JAKARTA, KRONOLOGIS.ID – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengapresiasi munculnya 17+8 Tuntutan Rakyat yang beredar di publik. Menurutnya, TNI menghargai adanya aspirasi tersebut, khususnya poin-poin yang ditujukan kepada institusinya.
“TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8 yang untuk TNI, baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun,” kata Freddy dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).
Freddy menyebut ada empat tuntutan untuk TNI dalam jangka pendek dan satu tuntutan dalam jangka panjang. Meski begitu, ia menegaskan bahwa TNI selalu menempatkan diri dalam kerangka hukum dan demokrasi di Indonesia.
“TNI sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil. Apa pun yang diputuskan, apa pun kebijakan yang diberikan kepada TNI, itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan,” ujarnya.
Tentang 17+8 Tuntutan Rakyat
Sebagai informasi, beredar 17+8 Tuntutan Rakyat yang ditujukan kepada pemerintah, DPR, Polri, dan TNI. Tuntutan ini terdiri atas 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang.
Dokumen itu dipublikasikan akun Instagram malakaproject. Untuk 17 poin jangka pendek memiliki deadline 5 September 2025, sementara 8 tuntutan jangka panjang ditargetkan selesai paling lambat 31 Agustus 2026.
Isi Tuntutan
Beberapa poin jangka pendek yang menyinggung langsung peran TNI antara lain:
* Penarikan TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
* TNI segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
* Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
* Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Sedangkan untuk tuntutan jangka panjang, salah satunya menyangkut revisi UU TNI dan penarikan total dari proyek sipil.
Latar Belakang
Tuntutan ini muncul pasca-aksi demonstrasi 28–30 Agustus 2025 yang diwarnai bentrokan dan jatuhnya korban, termasuk kasus meninggalnya Affan Kurniawan, driver ojol yang terlindas kendaraan taktis.
Tuntutan lain yang juga ramai dibahas publik mencakup isu reformasi DPR, penguatan KPK, hingga evaluasi kebijakan ekonomi dan perlindungan masyarakat adat serta lingkungan.
