POHUWATO, KRONOLOGIS.ID – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Selasa (15/04/2025), di Gedung Panua. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga.
Hadir dalam forum strategis tersebut Wakil Bupati Iwan S. Adam, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, unsur Forkopimda, anggota legislatif DPRD Pohuwato, Kepala Bapppeda Provinsi, unsur perguruan tinggi dari UNG dan UNIPO, lembaga vertikal, perbankan, camat dan kepala desa yang mengikuti secara virtual.
Dalam sambutannya, Bupati Saipul menegaskan pentingnya Musrenbangda kali ini sebagai momentum awal bagi Pemerintahan SIAP dalam menjalankan agenda pembangunan lima tahun ke depan. Ia menyebut, kegiatan ini menjadi tonggak penyusunan RKPD pertama di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam.
“Capaian indikator makro selama empat tahun terakhir menjadi starting point bagi kami dalam menyusun arah pembangunan selanjutnya. Ini adalah komitmen kami untuk mewujudkan Pohuwato yang sehat, hijau, handal, agamis, dan produktif,” ujar Bupati Saipul.
Ia menambahkan bahwa saat ini Pemda juga tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi pedoman utama dalam menyusun kebijakan dan program prioritas.
Bupati Saipul turut memaparkan sejumlah target makro yang ingin dicapai pada tahun 2026, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,7 persen, pertumbuhan ekonomi 5 persen, angka kemiskinan 16,5 persen, pengangguran 2,75 persen, serta rasio gini 0,380.
“Untuk mencapai target tersebut, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan. Dukungan dari DPRD, Forkopimda, UPT kementerian, camat, kepala desa hingga seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan,” tegasnya.
Mengakhiri sambutan, Bupati mendorong seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Pohuwato, khususnya ASN eselon II dan III, agar mampu melahirkan inovasi serta terobosan baru demi memaksimalkan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.
“Jangan jadikan keterbatasan sumber dana sebagai alasan untuk tidak bergerak. Mari kita cari solusi, gagasan kreatif, dan terus bekerja demi kemajuan daerah ini,” pungkasnya.
Musrenbangda ini diharapkan menjadi forum inklusif yang tidak hanya menyatukan pandangan antar-pemangku kepentingan, tetapi juga menghasilkan dokumen perencanaan yang realistis dan berpihak pada masyarakat.
