GORONTALO, KRONOLOGIS.ID – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, melakukan koordinasi langsung terkait usulan program Inpres Jalan Daerah (IJD) di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Gorontalo, Jumat (7/3/2025). Dalam kunjungannya, Bupati Saipul turut didampingi oleh Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pohuwato, Syarif Idrus.
Pertemuan ini menjadi ajang strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan sejumlah wilayah terpencil dan strategis di daerah tersebut.
Selain melakukan koordinasi, kunjungan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi dengan Kepala BPJN Gorontalo yang baru, Elsa Putra Friandi.
Elsa menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu arahan dan kebijakan lanjutan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya terkait alokasi anggaran usulan pekerjaan dua ruas jalan yang diajukan Pemkab Pohuwato. Hal ini menyusul kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Saipul menegaskan bahwa pembangunan dua ruas jalan, yakni Molamahu-Hutamoputi dan Ayula-Panca Karsa 1 di Kecamatan Taluditi, merupakan kebutuhan mendesak masyarakat dan telah menjadi janji politik pemerintah daerah.
“Pekerjaan jalan ini sangat krusial karena menghubungkan warga antar-kecamatan. Kami sudah mensosialisasikan ini ke masyarakat sejak tahun lalu, namun terhambat anggaran. Tahun ini pun masih terkendala efisiensi. Ini menjadi perhatian serius kami,” tegas Saipul.
Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Saipul juga menyatakan akan membawa langsung aspirasi tersebut ke Komisi V DPR RI guna memperjuangkan percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan pekerjaan.
Kabid Bina Marga, Syarif Idrus, menambahkan bahwa ruas jalan Molamahu-Hutamoputi akan menghubungkan Kecamatan Paguat dan Kecamatan Dengilo, sedangkan Ayula-Iloheluma menghubungkan Kecamatan Randangan dan Taluditi serta melintasi kawasan transmigrasi Sandalan.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap melalui koordinasi intensif ini, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut dapat segera direalisasikan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas masyarakat yang lebih merata.
